Padasuka.tv – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima audiensi perwakilan pengemudi angkutan logistik nasional di Ruang Rapat Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan itu membahas empat hambatan krusial yang dikeluhkan para sopir di lapangan: polemik Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), kelangkaan solar bersubsidi, kendala barcode Pertamina, hingga antrean panjang di pelabuhan.
Perwakilan Pengemudi Logistik, Ika Rostiati, menyatakan kedatangannya ke DPR untuk meminta lembaga legislasi mendorong tuntutan yang sebelumnya sudah disampaikan ke kementerian terkait. “Ada empat masalah utama, mulai dari Zero ODOL, ketersediaan solar, sistem barcode, hingga pelayanan pelabuhan,” ujar Ika di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan sopir truk merupakan tulang punggung utama sistem logistik nasional yang tidak boleh diabaikan. Ia mendesak pemerintah menyudahi kebiasaan lambat merespons yang baru bergerak setelah para pengemudi menggelar aksi mogok massal di jalanan.
Zero ODOL dan Revisi UU LLAJ
Huda menjelaskan Komisi V DPR RI tengah merampungkan Draf Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai inisiatif parlemen untuk memayungi penataan Zero ODOL secara adil. Penerapan aturan dimensi muatan dituntut tidak kaku menghantam pengemudi, melainkan wajib diimbangi kesiapan regulasi serta solusi bagi pemilik armada usaha.
“ODOL sudah menjadi salah satu substansi penting dalam draf revisi UU LLAJ yang sedang kami persiapkan. Namun, penertiban ODOL harus berjalan seiring dengan kesiapan regulasi dan solusi bagi pengemudi agar tak memicu kemacetan distribusi barang,” kata legislator PKB tersebut.
Politikus PKB itu juga menyoroti lambatnya tata kelola bongkar muat di kawasan pelabuhan yang memperpanjang waktu tunggu operasional truk secara drastis. Pemerintah diminta membuang kebiasaan merumuskan simulasi sistem antrean digital hanya di atas meja rapat tanpa mengecek realita teknis para pengemudi di lapangan.
“Simulasi kebijakan tidak boleh hanya dilakukan dalam ruang rapat, melainkan harus melibatkan langsung para pelaku usaha dan pengemudi yang akan menggunakan sistem tersebut. Jika sistem dipaksakan tanpa uji lapangan, justru timbul masalah baru,” lanjut Huda.
Baca Juga:
Akar Kelangkaan Solar Subsidi
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, membongkar akar penyebab kelangkaan solar bersubsidi yang dialami para pengemudi truk logistik di berbagai jalur lintas provinsi. Kelangkaan bahan bakar di SPBU ditengarai akibat masifnya penyalahgunaan solar subsidi yang merembes ke sektor pertambangan serta maraknya aksi pengetapan oleh oknum pedagang eceran.
“Kita perlu melihat kembali bagaimana regulasi dibuat dan apakah sudah sesuai kondisi lapangan. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk armada logistik berpotensi tersalurkan ke pihak tak berhak, termasuk aktivitas pertambangan,” ujar Elpisina.
Elpisina menegaskan BPH Migas dan Pertamina wajib mengevaluasi ulang efektivitas sistem barcode pendaftaran BBM agar tidak menyulitkan sopir lintas wilayah. Konsultasi publik perumusan kuota solar bersubsidi harus melibatkan perwakilan pengemudi riil agar jatah bahan bakar tidak langka di area transit distribusi.
“Evaluasi pendistribusian BBM perlu lebih banyak melibatkan pelaku yang benar-benar berada di lapangan. Regulasi yang disusun harus menjawab persoalan secara tepat tanpa membebani perjalanan pengemudi,” pungkasnya.
Isu kelangkaan solar bersubsidi bagi armada logistik ini menyusul gelombang protes yang sebelumnya disuarakan sejumlah organisasi pengemudi. Desakan serupa juga mengemuka dalam aksi yang menyoroti Solar Langka di sejumlah daerah, menandakan persoalan distribusi bahan bakar belum tuntas meski regulasi pendaftaran sudah berjalan.
Dalam konteks kebijakan energi yang lebih luas, pembenahan tata kelola BBM bersubsidi menyentuh pula agenda perencanaan wilayah dan mitigasi risiko, seperti yang dibahas dalam dorongan Tata Ruang Nagekeo. Sementara dari sisi industri, usulan kebijakan yang menitikberatkan kesiapan sektor produksi dan distribusi tergambar dalam sejumlah Rekomendasi Kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
Tekanan pada rantai logistik juga berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi biaya angkut dan permintaan armada. Dinamika itu terlihat dari pergerakan harga acuan seperti kenaikan HR CPO yang menjadi indikator aktivitas sektor hilir. Di sisi lain, upaya memperluas pasar produk dalam negeri lewat forum dagang, termasuk Business Matching Madrid, turut menentukan volume barang yang harus diangkut armada logistik nasional.
Empat keluhan yang disampaikan perwakilan pengemudi—Zero ODOL, ketersediaan solar, sistem barcode, dan pelayanan pelabuhan—kini berada di meja DPR. Fraksi PKB meminta pemerintah membuang ego sektoral kementerian dan lembaga agar penyelesaian persoalan logistik nasional tidak selalu menunggu tekanan aksi massa di jalanan.
[CONCLUSION]
Pembahasan di Fraksi PKB menegaskan bahwa penataan Zero ODOL, distribusi solar bersubsidi, sistem barcode Pertamina, dan tata kelola pelabuhan masih menunggu langkah konkret lintas kementerian. Komisi V DPR RI sedang merampungkan draf revisi UU LLAJ, sementara Komisi XII meminta BPH Migas dan Pertamina mengevaluasi efektivitas barcode serta melibatkan pengemudi riil dalam konsultasi publik kuota solar bersubsidi.
