Padasuka.tv – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Langkah ini diambil untuk merespons gelombang hoaks yang dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak hingga memicu wabah campak dan polio di sejumlah daerah.
Peluncuran ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, dan praktisi. Kolaborasi ini dibangun sebagai mekanisme kerja bersama untuk mempercepat deteksi hingga respons terhadap informasi palsu di ranah kesehatan.
Data yang dipaparkan dalam lokakarya tersebut menunjukkan skala persoalan yang tidak ringan. Sepanjang 2025–2026, Kemenkes mencatat wabah atau kejadian luar biasa penyakit campak di sejumlah daerah dengan korban meninggal sebanyak 72 anak. Penyakit polio yang menimbulkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada 2023–2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Wabah tersebut muncul karena tidak adanya kekebalan penyakit di masyarakat, sehingga virus mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan menyebabkan kesakitan, disabilitas, hingga kematian.
Cakupan Imunisasi Nasional Turun Tiga Tahun Berturut-turut
Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan nasional imunisasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Angkanya turun dari 95 persen pada 2023, menjadi 87 persen pada 2024, dan hanya mencapai 80 persen pada 2025.
Padahal, untuk membentuk kekebalan di masyarakat dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90–95 persen secara universal atau merata sampai tingkat kabupaten/kota. Kesenjangan antara target dan realisasi inilah yang menjadi pintu masuk merebaknya kembali penyakit yang semestinya bisa dicegah.
Selain imunisasi, hoaks kesehatan yang beredar di masyarakat cukup banyak, termasuk tentang tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), sampai dengan program pemberian vitamin dan suplemen untuk imunitas tubuh.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, hoaks kesehatan adalah salah satu hoaks yang paling banyak menyebar di masyarakat. Sepanjang periode Agustus 2018 sampai September 2026 terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital, dengan imunisasi sebagai salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.
Upaya melindungi masyarakat saat ini bukan hanya dengan memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, dan imunisasi. Membekali masyarakat dengan pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami dinilai perlu dilakukan agar warga sadar dan mau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang ada.
Baca Juga:
Menghadapi ancaman hoaks yang seluas dan semasif itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup.
“Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama,” jelas Wamenkes Dante.
Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengubah cara kerja penanganan hoaks dari yang selama ini masih bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang terstruktur dan terorganisir.
“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul,” tambahnya.
Simulasi Deteksi hingga Moderasi Hoaks
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri, menyampaikan bahwa lokakarya hari itu bertujuan membangun ekosistem untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform agar penanganan hoaks berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain membahas perbaikan strategi komunikasi kesehatan, lokakarya tersebut mencakup simulasi mekanisme kerja mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi, sampai dengan respons hoaks yang melibatkan banyak pihak.
“Output hari ini adalah, kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi,” terang Rizky.
Rizky menambahkan, meskipun pada 2026 Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi mencapai angka 81,72 persen, literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat masih harus terus ditingkatkan.
Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Aqueelah Johnson, menyampaikan bahwa peredaran hoaks adalah masalah global yang dialami banyak negara di dunia. Selain menimbulkan keresahan, hoaks kesehatan dapat membahayakan jiwa.
Pemerintah Amerika melalui proyek Global Health Security yang dikelola oleh Department of State menyambut baik inisiatif kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.
“Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah Johnson, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Kolaborasi lintas sektor semacam ini sejalan dengan pola kerja yang belakangan juga dibangun Kemenkes di ranah lain, seperti yang terlihat pada langkah Kemenkes Gandeng Kejagung untuk mengawal proyek infrastruktur kesehatan dari potensi masalah hukum sejak dini.
Penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi tema yang terus disorot sejumlah pihak. Menko Muhaimin menilai Kemajuan Bangsa tumbuh dari konsistensi ilmu pengetahuan, sebuah prinsip yang relevan ketika literasi kesehatan harus dibangun sistematis, bukan sporadis.
Di sektor lain, pemanfaatan layanan publik oleh masyarakat menunjukkan tren positif. Sebanyak 116 Ribu Pelanggan memanfaatkan diskon tambah daya 50 persen PLN, menandakan bahwa program yang komunikatif dan mudah dipahami cenderung mendapat respons luas dari publik.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email resmi Kemenkes. (RCCE/UW/HY)
