Padasuka.tv – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Regulasi anyar ini memuat 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab dan diklaim sebagai fondasi baru sistem ketenagakerjaan nasional.
Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan. RUU yang merupakan usul inisiatif DPR ini telah dibahas sejak awal September 2026 oleh Komisi IX DPR bersama pemerintah. Sebelumnya, DPR menargetkan pengesahan pada 8 Oktober 2026, namun agenda akhirnya dipercepat melalui RUU Ketenagakerjaan dalam forum paripurna.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung proses pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan peserta sidang. “Apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Puan dalam sidang. Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota fraksi yang hadir, termasuk sejumlah perwakilan organisasi buruh yang menyaksikan jalannya sidang.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapat akhir sebelum pengesahan. Menurut Sari, penyusunan regulasi tersebut bertujuan menemukan titik keseimbangan antara kepentingan buruh, pemerintah, dan pemberi kerja. Ia menilai aturan ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya belum ideal.
Undang-undang baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum, mendorong terciptanya dan meluasnya kesempatan kerja, serta menjaga daya saing. Regulasi ini juga dirancang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja modern yang terus bergeser.
“Penyusunan RUU ini merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja terutama terkait perlindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan perlindungan teknis,” kata Putih Sari.
Baca Juga:
Empat Pilar Perlindungan dan Klaim Keseimbangan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan terima kasih kepada Komisi IX DPR RI dan pimpinan DPR RI atas lancarnya pembahasan RUU yang merupakan inisiatif DPR tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui proses panjang dan menerapkan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan menampung beragam masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra kita Komisi IX DPR RI termasuk juga pimpinan dari DPR RI. Ini sebuah proses yang sangat panjang dan proses meaningful participation itu sudah dilakukan dengan menerima sekian banyak masukan-masukan,” kata Yassierli.
Yassierli menegaskan, undang-undang tersebut dirancang sebagai warisan baru bagi dunia ketenagakerjaan nasional dengan visi memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Regulasi ini disebut bertujuan memberikan perlindungan optimal bagi pekerja dan pencari kerja, memperkuat pengawasan, menciptakan iklim industri yang kondusif, serta menjamin kepastian hukum bagi pengusaha.
Empat fokus perlindungan yang disebut dalam pembahasan mencakup hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan perlindungan teknis. Keempatnya menjadi kerangka utama yang membedakan UU ini dari regulasi ketenagakerjaan sebelumnya.
Dari sisi fiskal, pengesahan UU ini bersinggungan langsung dengan arah belanja negara yang baru saja diputuskan DPR. Dalam dokumen APBN 2027, belanja negara ditetapkan Rp4.106 triliun dengan kurs rupiah dipatok Rp17.500. Angka ini menjadi konteks penting bagi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program jaminan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan.
Dampak bagi Pekerja, Pengusaha, dan Pasar Kerja
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan DPR dalam rentetan panjang legislasi besar sepanjang 2026. Sebelumnya, DPR juga mengesahkan UU Reforma Agraria yang menempatkan LPRA langsung di bawah Presiden, serta menuntaskan pembahasan Belanja Negara untuk tahun anggaran berikutnya. Pola ini menunjukkan tahun sidang 2026-2027 sebagai periode padat produk legislasi strategis.
Bagi pekerja, keberadaan 313 pasal dalam 23 bab berarti cakupan aturan yang jauh lebih rinci dibanding regulasi sebelumnya. Namun, efektivitas perlindungan akan sangat bergantung pada peraturan pelaksana dan kapasitas pengawasan di lapangan. Tanpa keduanya, pasal-pasal perlindungan berisiko berhenti sebagai dokumen normatif.
Bagi pemberi kerja, janji kepastian hukum menjadi daya tarik utama. Iklim industri yang kondusif dan kepastian hukum bagi pengusaha disebut sebagai bagian dari tujuan regulasi ini. Pemerintah berharap kombinasi perlindungan pekerja dan kepastian usaha dapat menjaga daya saing nasional di tengah kompetisi global.
Dari sisi pencari kerja, UU ini diklaim memperluas kesempatan kerja dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja modern. Fleksibilitas model kerja kontemporer menjadi salah satu pertimbangan yang disebut dalam pembahasan, meski detail teknisnya masih menunggu aturan turunan.
Keterlibatan perwakilan organisasi buruh yang menyaksikan langsung jalannya sidang menjadi sinyal bahwa proses legislasi ini menyertakan pihak terdampak. Meski demikian, kualitas partisipasi publik akan diuji pada tahap penyusunan peraturan pelaksana, bukan hanya pada momen pengesahan.
Secara keseluruhan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan menandai babak baru dalam tata kelola hubungan industrial Indonesia. Pemerintah dan DPR menyebutnya sebagai keseimbangan antara buruh, pemerintah, dan pemberi kerja. Publik kini menunggu bagaimana keseimbangan itu diterjemahkan dalam praktik, termasuk sinkronisasinya dengan kebijakan fiskal dan program jaminan sosial yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2027.
