Padasuka.tv – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/09/2026), guna membahas penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama DPR RI. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa proses pembahasan RAPBN 2027 telah tuntas, dengan pendapatan negara ditargetkan melebihi Rp3.400 triliun dan belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil dalam keterangannya usai pertemuan, seperti dikutip dari keterangan resmi BPMI Setpres.
Menkeu menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026. “Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” katanya singkat. Angka pendapatan dan belanja yang dilaporkan tersebut menjadi kerangka fiskal utama pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya.
Efisiensi Terukur dan Sinergi Danantara
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pengelolaan APBN tetap kredibel dengan efisiensi yang dilakukan secara terukur. Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Menkeu.
Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani oleh Danantara. Menurut Suahasil, pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Danantara dan APBN dalam menjalankan peran masing-masing untuk menjaga perekonomian nasional. “Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Pembagian peran itu diperjelas Menkeu: APBN akan tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara Danantara menjalankan peran yang lebih kuat pada sisi investasi sebagai bagian dari sinergi pengelolaan perekonomian nasional. “APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” kata Suahasil.
Baca Juga:
Selain membahas RAPBN 2027, pemerintah juga membahas upaya menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Hal tersebut mencakup penguatan berbagai bantuan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. “Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujar Suahasil.
Kerangka Fiskal 2027 dan Konteks Kebijakan
Secara angka, RAPBN 2027 menempatkan pendapatan negara di atas Rp3.400 triliun dan belanja negara di atas Rp4.100 triliun. Selisih antara keduanya menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang akan ditutup melalui instrumen fiskal yang telah disepakati bersama DPR. Menkeu menyebut dukungan parlemen terhadap proses ini bersifat konkret dan jelas, sebuah sinyal bahwa pembahasan anggaran tahun depan berjalan tanpa hambatan politik berarti.
Arahan Presiden soal efisiensi terukur menandai pendekatan yang menekankan pada kualitas belanja, bukan sekadar besaran. Tiga sektor yang disebut eksplisit sebagai sasaran pemanfaatan anggaran adalah kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, investasi ditempatkan pada domain Danantara, yang diposisikan sebagai mitra kolaboratif APBN, bukan pengganti.
Pola berbagi tugas ini menempatkan APBN pada fungsi pelayanan publik dan infrastruktur dasar, sementara Danantara mengambil porsi investasi yang lebih agresif. Bagi pelaku pasar, kejelasan pembagian peran tersebut menjadi sinyal penting mengenai arah pengelolaan ekonomi nasional pada 2027. Pemerintah menyatakan kolaborasi keduanya ditujukan untuk menjaga perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Kebijakan anggaran ini juga bersinggungan dengan sejumlah program prioritas lain yang dibahas dalam forum-forum terbatas di Istana. Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmen pada rehabilitasi infrastruktur pesantren, sebagaimana disampaikan dalam MoU Penataan Pesantren. Selain itu, reforma agraria yang baru disahkan DPR turut memperluas lanskap kebijakan yang akan bersinggungan dengan alokasi anggaran, seperti tercatat dalam artikel UU Reforma Agraria.
Pengakuan atas kontribusi institusi negara juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan saat ini, termasuk pemberian tanda kehormatan kepada sejumlah pegawai perusahaan negara, seperti dilaporkan dalam Tanda Kehormatan Satyalancana. Semua ini melengkapi gambaran bahwa APBN 2027 tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam ekosistem kebijakan yang saling terkait.
Dengan pengesahan yang sudah tuntas di DPR pada 29 September 2026 dan arahan efisiensi terukur dari Presiden, fokus pemerintah berikutnya adalah eksekusi. Pasar dan masyarakat akan menilai sejauh mana belanja negara di atas Rp4.100 triliun benar-benar mengalir ke kesejahteraan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, serta seberapa efektif sinergi APBN–Danantara menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek.
[ META_DESCRIPTION]
Presiden Prabowo memimpin ratas RAPBN 2027 di Istana Merdeka. Pendapatan Rp3.400 triliun, belanja Rp4.100 triliun, dan efisiensi terukur APBN.
