Padasuka.tv – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah ekosistem gambut. Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan dengan 22 pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Badan baru ini akan berada langsung di bawah Presiden, diisi para ilmuwan dan profesional, serta dilengkapi anggaran yang dinilai cukup untuk menjalankan fungsi pencegahan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pembentukan BPGMN menandai pergeseran pendekatan pemerintah dari penanganan reaktif menjadi pencegahan. “Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli usai mendampingi Prabowo. Ia menegaskan pencegahan jauh lebih penting, efektif, dan efisien ketimbang tindakan yang bersifat reaktif.
Dalam rapat terbatas yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani memaparkan sejumlah teknik pemadaman yang dibahas bersama Presiden. Salah satunya pengeboran dangkal yang kemudian dipompa dengan pompa portabel untuk memadamkan api dalam radius sekitar 200 meter dari titik bor. Pemerintah juga akan memperkuat satgas darat yang menangani karhutla langsung di daerah terbakar.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat mandat mendukung deteksi dini melalui pembaruan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan akan terus memperbarui AI untuk mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini. “Bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu,” katanya.
Baca Juga:
Enam Provinsi Jadi Prioritas dan Peran Desa
Raja Juli menyebut upaya pencegahan akan diutamakan pada enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Fokus wilayah ini sejalan dengan prioritas gambut yang dibahas dalam rapat terbatas. BPGMN juga disebut memiliki perbedaan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara penyusunan NSPK berada di bawah Kementerian Keuangan.
Pemerintah menempatkan desa sebagai basis utama pencegahan. Arif Satria menyatakan Presiden menegaskan pendekatan ke depan berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. “Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan,” ujarnya.
Di tingkat desa telah terdapat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan diberdayakan dan diperkuat karena dinilai efektif selama ini. “MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat ya. MPA adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi,” kata Arif. BMKG juga menyebut masyarakat desa akan dilibatkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran di sekitar permukiman.
Dari sisi teknis, Faisal menjelaskan pencegahan perlu dilakukan dengan menjaga kondisi permukaan gambut. Permukaan gambut tidak boleh dibiarkan terbuka karena penguapan membuat lahan lebih mudah terbakar. Vegetasi diupayakan menutup permukaan gambut untuk menekan penguapan tersebut.
Kunci lainnya adalah menjaga ketinggian muka air gambut agar tidak turun terlalu dalam dari permukaan tanah. “Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 sentimeter dari permukaan tanahnya gitu ya. Harapannya ketika dia lebih jenuh, lebih lembab, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar,” tutur Faisal. Pengelolaan reservoir air di kawasan gambut turut dipertimbangkan, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat dilakukan apabila terdapat potensi awan hujan.
Solusi Ekonomi dan Teknologi Pendukung
BRIN menyiapkan sejumlah solusi teknologi lain, seperti water injection, pompa di tingkat desa, dan bahan alternatif untuk pemadaman. Pembaruan AI untuk deteksi hotspot menjadi bagian dari upaya mengantisipasi karhutla sebelum meluas, sejalan dengan langkah lembaga lain yang memperbarui teknologi pendukung di sektor masing-masing.
Arif menambahkan pencegahan karhutla perlu disertai solusi ekonomi karena sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga mata pencaharian mereka perlu diperhatikan. “Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat di hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” katanya.
Komoditas sagu disiapkan sebagai alternatif jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Kopi menjadi solusi jangka menengah, sedangkan tanaman hortikultura untuk jangka sangat pendek. Arif menyebut mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan menjadi perhatian Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya, dengan solusi kelembagaan di tingkat nasional maupun desa yang sudah tersedia.
Raja Juli menilai pembentukan BPGMN sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan. “Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan ya,” tuturnya. Langkah ini melengkapi pola pengambilan keputusan yang juga terlihat pada isu lain, seperti evaluasi kelembagaan dan pembahasan pilkada melalui DPRD.
Dengan BPGMN di bawah Presiden, penguatan MPA di desa, pembaruan AI BRIN, serta teknik pemadaman seperti pengeboran dangkal dan water injection, pemerintah menempatkan pencegahan sebagai poros kebijakan karhutla. Implementasi di enam provinsi prioritas dan kesiapan anggaran badan baru itu akan menjadi indikator apakah pendekatan pencegahan presisi berbasis desa berjalan sesuai rencana.
