Padasuka.tv – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima Naskah Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) dalam Workshop Pembentukan BP-GMN di Kantor Kementerian Kehutanan, Jumat (2/10). Penyerahan naskah secara simbolis menjadi agenda utama forum tersebut sebagai bahan perumusan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove nasional.
Naskah urgensi itu memuat hasil pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pakar, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas aktor ini menjadi fondasi bagi perumusan kelembagaan yang lebih efektif dan partisipatif, sekaligus menandai arah kebijakan yang bertumpu pada kepakaran ketimbang pendekatan sektoral semata.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengapresiasi pelibatan pakar, akademisi, dan peneliti dalam penyusunan rumusan kebijakan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjawab persoalan nyata, termasuk tantangan pengelolaan gambut dan mangrove.
“Pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” ujar Menteri Brian.
Ia berharap praktik baik, pengalaman lapangan, serta hasil riset yang telah dikembangkan berbagai pihak menjadi bagian dari rumusan pembentukan BP-GMN. “Jadi, kita berharap best practices dan pengalaman serta hasil riset ini betul-betul sudah dimasukkan di dalam formulasi-formulasi yang tadi sudah diserahkan kepada kami berdua,” kata Menteri Brian.
Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan badan tersebut. Masukan dari para ahli, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil dihimpun untuk memastikan proses perumusan berlangsung secara partisipatif. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui proses administratif pembentukan badan, termasuk rencana pengajuan izin prakarsa kepada Presiden sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).
Perkuat Sinergi Antarkementerian dan Perguruan Tinggi
Penguatan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran, tetapi juga pemanfaatan ilmu pengetahuan, pengelolaan kawasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Brian menekankan bahwa upaya pelestarian gambut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pencegahan kebakaran sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan gambut.
“Kita berharap upaya pelestarian nantinya juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi kita mencegah terjadinya kebakaran, terjadinya bencana, di sisi lain kita berharap munculnya sumber-sumber ekonomi baru pada masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan-lahan gambut tersebut,” kata Menteri Brian.
Dalam upaya tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi berkontribusi melalui riset, inovasi teknologi, kepakaran dosen dan peneliti, serta pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan di kampus diharapkan dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan gambut dan mangrove di lapangan.
Salah satu gagasan yang disampaikan Menteri Brian ialah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di enam provinsi. Melalui pendekatan ini, mahasiswa berpeluang terlibat langsung dalam kegiatan bersama perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
Baca Juga:
Selain pelibatan mahasiswa, kontribusi perguruan tinggi dapat diperkuat melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan teknologi, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan dan program pengelolaan gambut dan mangrove. Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, perguruan tinggi didorong memanfaatkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghadirkan solusi nyata bagi pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.
Koordinasi lintas kementerian menjadi kata kunci dalam arsitektur BP-GMN. Pola sinkronisasi data dan kebijakan antarkementerian bukan hal baru dalam tata kelola nasional, sebagaimana terlihat pada upaya sinkronisasi data jamaah haji yang menekankan akurasi basis data bersama. Pendekatan serupa dibutuhkan agar pengelolaan gambut dan mangrove tidak berhenti pada seremonial penyerahan naskah, melainkan berlanjut ke eksekusi lapangan yang terukur.
Dari sisi ekonomi, pengelolaan gambut yang produktif dan berkelanjutan berpotensi menyumbang nilai tambah bagi daerah. Kerangka kebijakan hilirisasi dan transisi energi yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui Menko Hilirisasi, menjadi konteks yang relevan karena pengelolaan lahan gambut menyentuh isu pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Kinerja ekspor nasional yang pada Agustus 2026 mencapai USD 26,61 miliar dengan manufaktur sebagai motor juga menunjukkan bahwa kinerja ekspor nasional bergantung pada kepastian tata kelola sumber daya, termasuk lahan.
Pada jalur diplomasi ekonomi, posisi Indonesia dalam forum multilateral turut memengaruhi ruang kebijakan domestik. Sikap Mendag Busan yang menolak pangan sebagai alat tekan geopolitik di G20 TMM memperlihatkan bahwa isu sumber daya alam dan pangan selalu bersinggungan dengan kepentingan lintas negara. Kerangka itu relevan ketika pengelolaan gambut dan mangrove dibicarakan sebagai bagian dari ketahanan lingkungan dan ekonomi, bukan sekadar urusan konservasi.
Dalam konteks perdagangan internasional, penguatan kerja sama dagang yang dilakukan pemerintah, seperti yang ditunjukkan melalui penguatan dagang RI dengan sejumlah mitra strategis, menuntut standar keberlanjutan yang jelas di sisi hulu. Pengelolaan gambut dan mangrove yang kredibel dapat menjadi nilai tawar tersendiri bagi produk Indonesia di pasar global yang makin ketat menerapkan persyaratan lingkungan.
Menutup workshop, Menteri Brian berharap naskah urgensi yang telah disusun dapat menjadi bahan penting dalam proses pembentukan BP-GMN guna memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Tahap berikutnya berada di ranah administratif, mulai dari pengajuan izin prakarsa kepada Presiden hingga penyusunan Perpres, yang akan menentukan seberapa cepat badan ini benar-benar bekerja.
Bagi publik, yang perlu dicermati bukan hanya kecepatan pembentukan kelembagaan, tetapi juga apakah desain BP-GMN benar-benar mengakomodasi masukan akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sebagaimana diklaim dalam naskah urgensi. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, risiko badan baru ini berhenti sebagai struktur tanpa dampak tetap terbuka.
[ META_DESCRIPTION]
Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Menhut Raja Juli Antoni menerima naskah urgensi pembentukan BP-GMN dalam workshop di Kemenhut.
