Padasuka.tv – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menegaskan pihaknya akan memonitor dan menagih secara serius komitmen Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekadar menjaga stabilitas nilai tukar. Penegasan itu disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama BI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026), dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga perluasan investasi daerah.
Menurut Marwan, kontribusi bank sentral harus berdampak konkret bagi masyarakat. Ia meminta BI membeberkan strategi, kebijakan, dan indikator capaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan moneter maupun makroprudensial terhadap pembentukan lapangan kerja baru.
“Komisi XI tentu akan terus memonitor dan menagih serius komitmen tersebut. Terutama bagaimana strategi konkretnya, kebijakan apa yang akan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menciptakan lapangan kerja,” ujar Marwan dalam rapat tersebut.
Isu penyerapan tenaga kerja dinilai Marwan sebagai persoalan mendasar yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat di daerah. Karena itu, ia menuntut transparansi indikator dari bauran kebijakan BI, bukan sekadar narasi kelembagaan.
“Penciptaan lapangan kerja berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. BI perlu menjelaskan secara terukur bagaimana kontribusi strategis kebijakannya dalam membuka kesempatan kerja bagi warga,” tegas Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.
UMKM Diminta Tak Berhenti di Akses Kredit
Menyikapi komitmen BI dalam memberdayakan sektor UMKM, Marwan mendesak agar skema bantuan tidak berhenti pada kemudahan akses kredit semata. Pendampingan kapasitas, perluasan ekosistem bisnis, hingga pembukaan jaringan pasar atau networking internasional bagi pengusaha kecil wajib direalisasikan secara masif.
“Kalau BI berkomitmen memperkuat UMKM, kami ingin melihat bentuk konkretnya. Bagaimana BI memperluas networking dan akses pasar UMKM? Program konkretnya apa dan bagaimana ukurannya?” kata Marwan.
Ia menekankan penguatan sektor UMKM merupakan fondasi vital dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Intervensi kebijakan BI diharapkan mampu mendorong pelaku usaha mikro naik kelas serta terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional.
“UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Kebijakan BI harus mampu membawa pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas dan terhubung ke pasar ekspor,” ucap legislator dari dapil Jawa Tengah III tersebut.
Dorongan agar kebijakan ekonomi menyentuh lapisan bawah ini sejalan dengan sikap kritis Fraksi PKB di parlemen, sebagaimana tercermin dalam sorotan terhadap pemberitaan yang dinilai merugikan institusi pendidikan, seperti yang dibahas dalam artikel Ketua Komisi VIII.
46 Kantor Perwakilan BI dan Evaluasi Berkala
Di samping itu, Marwan menyoroti janji BI untuk mengoptimalkan peran 46 Kantor Perwakilan BI (KPwBI) di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran kantor cabang daerah tersebut dituntut melahirkan terobosan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah.
“Potensi ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda. Karena itu, peran Kantor Perwakilan BI harus benar-benar mampu membaca potensi lokal dan menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi, pasar, maupun arus investasi,” jelas politikus PKB tersebut.
Mantan Menteri Desa ini juga mengingatkan Gubernur BI agar setiap rencana kerja yang dipaparkan dalam rapat kerja dapat dievaluasi berkala secara transparan. Komisi XI DPR RI, lanjutnya, berkomitmen menjaga agar kebijakan moneter negara senantiasa berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Rencana strategis ini jangan berhenti pada koordinasi kelembagaan di atas kertas. Hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi daerah dan berkurangnya angka pengangguran adalah pengujian utama bagi kebijakan BI,” pungkasnya.
Sejumlah agenda pengawasan lain di parlemen juga menyoroti pentingnya perlindungan dan tata kelola kelembagaan, seperti pembahasan mengenai Panduan Pencegahan Nasional serta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan melalui isu Lapas Cibinong dan Dugaan Pelecehan Seksual.
Dengan tenggat pengawasan yang berjalan, Komisi XI menempatkan indikator lapangan kerja, kapasitas UMKM, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai ukuran utama menilai kinerja BI ke depan.
