Padasuka.tv – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan memeriksa 14 bangunan pemerintah di kawasan perkantoran Arosuka hingga Jumat (25/09/2026). Pemeriksaan itu menjadi dasar penanganan sesuai tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan dan rehabilitasi hingga rekonstruksi.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan penanganan pascabencana dilakukan secara terpadu, termasuk pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko banjir susulan. “Pekerjaan masih terus kita lanjutkan. Saat ini jajaran Kementerian PU melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko terjadinya banjir susulan, dan memastikan pemenuhan layanan dasar,” kata Dody, dikutip dari laman Kementerian PU, Sabtu (26/09/2026).
Fokus penanganan tidak berhenti pada bangunan kantor. Pemerintah juga membersihkan sejumlah fasilitas publik, termasuk tempat ibadah dan Puskesmas, serta mempercepat perbaikan jaringan air bersih yang terdampak bencana. Langkah itu diarahkan agar kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan.
Untuk mendukung pemulihan akses, Kementerian PU membersihkan material banjir pada Ruas Jalan Nasional Batas Kota Solok–Lubuk Selasih. Penanganan tersebut memastikan akses masyarakat dan distribusi bantuan kembali berjalan dengan aman. Percepatan pemulihan akses utama juga menjadi perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Jumat (25/09/2026).
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Wapres.
14 Bangunan Pemerintah Diperiksa Bertahap
Pemeriksaan terhadap 14 bangunan pemerintah mencakup gedung DPRD, Inspektorat, sejumlah kantor dinas, laboratorium, dan fasilitas pemerintahan lainnya. Dari hasil pemeriksaan itu, penanganan dibagi sesuai tingkat kerusakan masing-masing bangunan, mulai dari pembersihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
Pendekatan bertahap ini penting agar pelayanan pemerintahan tidak berhenti terlalu lama. Kawasan perkantoran Arosuka merupakan pusat layanan administrasi di Kabupaten Solok, sehingga pemulihan gedung-gedung tersebut berdampak langsung pada layanan publik.
Selain bangunan pemerintah, pemerintah menangani jaringan air bersih yang terdampak bencana. Perbaikan jaringan itu menjadi bagian dari pemenuhan layanan dasar pascabencana, bersama pembersihan tempat ibadah dan Puskesmas.
Kementerian PU juga menangani aliran sungai dan muara. Pembersihan material bertujuan memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir susulan di kawasan yang baru saja terdampak galodo. Upaya ini dilakukan paralel dengan pembersihan material pada Ruas Jalan Nasional Batas Kota Solok–Lubuk Selasih agar distribusi bantuan tidak tersendat.
Baca Juga:
Prioritas Keselamatan dan Layanan Dasar
Peninjauan Wapres Gibran Rakabuming pada Jumat (25/09/2026) menegaskan prioritas pemerintah: keselamatan masyarakat dan pemulihan akses utama. Dalam peninjauan itu, Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur terdampak untuk menjaga mobilitas serta keselamatan warga.
Pemerintah memastikan penanganan pascabencana di Kabupaten Solok mengutamakan keselamatan masyarakat dan pemulihan layanan dasar. Upaya pemulihan dikoordinasikan agar infrastruktur dan fasilitas publik kembali berfungsi secara bertahap.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Kementerian PU menangani infrastruktur, jaringan air bersih, dan aliran sungai, sementara pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan layanan pemerintahan serta fasilitas publik kembali beroperasi. Humas Kementerian PU dan Humas Kemensetneg menyampaikan informasi ini sebagai bagian dari transparansi penanganan bencana.
Bagi masyarakat Kabupaten Solok, tahapan pemulihan ini menentukan kapan akses jalan, air bersih, dan layanan kesehatan kembali normal. Pemerintah belum merinci tenggat penyelesaian seluruh pekerjaan, namun menegaskan bahwa penanganan berlanjut secara bertahap dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Informasi resmi mengenai perkembangan penanganan dapat diakses melalui kanal Kementerian PU dan Kemensetneg. Sebagai perbandingan kebijakan pemerintah di sektor lain, pembaca dapat menelusuri Pemenang Lelang Migas serta kebijakan Simpanan Koperasi yang juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan tahun ini.
