Padasuka.tv – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW) dan mendorong porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sampai 70 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan agenda Electricity Connect 2026 di Tangerang, Selasa (22/9/2026), sebagai bagian dari komitmen transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada rentang 2050 hingga 2060.
Bahlil menyatakan Indonesia tidak akan bergeming menghadapi dinamika global terkait komitmen perubahan iklim. Ia menegaskan target NZE dijalankan lewat program konkret, bukan sekadar tema. “Indonesia tak akan bergeming dan tetap konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai tahun 2060. Caranya bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret. Di RUPTL kita dorong 70 persen energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt,” tegas Bahlil dalam pembukaan forum tersebut.
Untuk membiayai program itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai USD 70 hingga 73 miliar. Bahlil menekankan pentingnya kerja sama yang memberi manfaat bagi seluruh pihak dengan tetap memperhatikan penggunaan komponen dalam negeri. Rencana ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
PLN Siap Jalankan, Transmisi 48.000 Kilometer
Dukungan terhadap rencana pengembangan kelistrikan nasional datang dari Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) yang juga Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Ia menegaskan kesiapan sektor ketenagalistrikan menjalankan arahan dan navigasi dari Menteri ESDM. Menurut Darmawan, pengembangan infrastruktur listrik nasional mencakup pembangunan kapasitas baru dalam skala besar melalui RUPTL serta pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.
“Jawabannya hanya satu, siap Bapak laksanakan. Epicentrum the new development of energy ada di Indonesia,” ujar Darmawan.
Angka 48.000 kilometer sirkuit itu menunjukkan bahwa penguatan sistem kelistrikan tidak berhenti pada penambahan pembangkit. Jaringan transmisi menjadi prasyarat agar listrik dari pembangkit baru, termasuk yang berbasis EBT, dapat disalurkan ke pusat beban. Tanpa transmisi yang memadai, penambahan kapasitas 100 GW berisiko tidak terserap optimal.
Baca Juga:
Kolaborasi dan Investasi Jadi Kunci
Pengembangan kelistrikan nasional masih membutuhkan penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan investor. Kebutuhan investasi besar serta pembangunan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pengembangan energi berjalan sesuai arah kebijakan. Melalui penyelenggaraan Electricity Connect 2026, pemerintah mendorong terbentuknya ruang kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan sektor energi.
Forum tersebut dihadiri ribuan delegasi, ratusan pembicara, serta peserta pameran dari dalam dan luar negeri. Skala kehadiran itu menempatkan Electricity Connect 2026 sebagai ajang konsolidasi antara kebijakan pemerintah dan rencana investasi sektor swasta. Pemerintah memposisikan forum ini sebagai ruang kerja sama lintas pemangku kepentingan, bukan sekadar pameran teknologi.
Dalam konteks kebijakan energi nasional, penambahan 100 GW dan target porsi EBT 70 persen di RUPTL menjadi dua angka yang paling sering dikutip dari forum ini. Keduanya saling terkait: bauran EBT hanya bisa naik signifikan jika kapasitas pembangkit baru dibangun dengan komposisi yang mendukung. Pemerintah juga menekankan penggunaan komponen dalam negeri sebagai syarat kerja sama, sehingga rantai pasok domestik ikut terdorong.
Di sisi lain, kebutuhan investasi USD 70 hingga 73 miliar menuntut kepastian kerangka regulasi dan pengembalian yang wajar bagi investor. Tanpa itu, target kapasitas berisiko tertunda. Pemerintah menyebut kolaborasi dengan pelaku usaha, akademisi, dan investor sebagai prasyarat, bukan pelengkap.
Agenda transisi energi Indonesia juga berjalan di tengah dinamika global terkait komitmen perubahan iklim. Bahlil menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten pada target NZE 2050 sampai 2060, dengan program konkret di RUPTL sebagai instrumen utama. Pernyataan itu sekaligus menjawab keraguan soal arah kebijakan energi nasional di tengah ketidakpastian komitmen iklim sejumlah negara.
Secara keseluruhan, rencana pengembangan 100 GW dan peningkatan porsi EBT dalam RUPTL menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sistem kelistrikan nasional. Penguatan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi diharapkan mendukung kebutuhan energi Indonesia sekaligus menjadi bagian dari perjalanan menuju target NZE 2050 hingga 2060.
Bagi publik, dampak paling langsung terletak pada keandalan pasokan listrik dan arah bauran energi dalam beberapa tahun ke depan. Bagi pelaku usaha, angka investasi dan skema komponen dalam negeri menjadi acuan menyusun rencana partisipasi. Pemerintah menyatakan ruang kolaborasi terbuka melalui forum seperti Electricity Connect 2026, dengan RUPTL sebagai peta jalan resminya.
Sebagai informasi, topik transisi energi dan tata kelola sektor sumber daya alam menjadi salah satu isu yang terus dipantau publik. Padasuka.tv sebelumnya juga memberitakan pemulihan aset negara di sektor komoditas, serta apresiasi DPR terhadap kenaikan gaji ASN dalam satu tahun pemerintahan. Sementara itu, isu literasi dan kepedulian sosial di daerah juga menjadi perhatian, seperti dalam laporan semangat literasi santri dari Barus.
[ META_DESCRIPTION]
Pemerintah menambah kapasitas pembangkit listrik 100 GW dan mendorong porsi EBT 70 persen dalam RUPTL demi target NZE 2050-2060. Investasi hingga USD 73 miliar.
