Padasuka.tv – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi membuka acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode untuk Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6 Oktober). Program ini menyasar 100 UMKM pangan kemasan dan beauty care di wilayah Jabodetabek yang akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi barcode dengan dukungan GS1 Indonesia.
Mendag menyatakan bahwa fasilitasi ini merupakan langkah Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan UMKM agar semakin siap memasuki jaringan ritel modern. Menurutnya, sertifikasi barcode turut meningkatkan kredibilitas sekaligus kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
“Barcode menjadi bagian penting dalam ekosistem perdagangan modern, mulai dari identifikasi produk, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga distribusi,” ujar Budi Santoso dalam keterangan resminya.

Dalam ekosistem ritel modern, barcode berfungsi sebagai identitas digital produk yang memungkinkan proses pemindaian di kasir, pencatatan stok otomatis, hingga pelacakan distribusi barang. Tanpa barcode, produk UMKM umumnya sulit diterima di jaringan ritel besar yang menuntut standar identifikasi barang secara seragam.
Dorongan Daya Saing UMKM Lewat Berbagai Program
Kementerian Perdagangan menegaskan komitmennya mendorong penguatan daya saing UMKM melalui sejumlah program. Selain fasilitasi sertifikasi barcode, Kemendag menjalankan Pameran Pangan Nusa, business matching, pendampingan branding dan desain kemasan, serta Campuspreneur.
Melalui rangkaian program tersebut, Kemendag berharap semakin banyak produk UMKM yang terstandar dan mampu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun ke pasar global. Program sertifikasi barcode ini menjadi salah satu instrumen teknis yang melengkapi upaya tersebut, karena menyentuh aspek kesiapan produk di tingkat identifikasi dan distribusi.

Langkah ini sejalan dengan sejumlah inisiatif Kemendag lain yang menyasar kesiapan pelaku usaha kecil. Kemendag sebelumnya menggencarkan edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk upaya memperkuat ekosistem halal bagi UMK menjelang kewajiban halal pada 18 Oktober 2026. Baca selengkapnya soal Ekosistem Halal UMK.
Selain itu, Kemendag juga aktif mengedukasi pelaku usaha di sektor pangan, seperti yang dilakukan terhadap pelaku Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Jakarta melalui poster perlindungan konsumen. Langkah ini menunjukkan pendekatan Kemendag yang menyentuh berbagai lini usaha kecil, mulai dari air minum isi ulang hingga produk pangan kemasan dan kosmetik. Simak ulasan Edukasi Pelaku DAMIU.
Dampak pada Akses Pasar dan Kesiapan Ritel Modern
Fasilitasi sertifikasi barcode menyentuh langsung titik masuk produk UMKM ke jaringan ritel modern. Produk pangan kemasan dan kosmetik yang telah memiliki barcode dapat lebih mudah diterima oleh peritel, karena sistem kasir dan manajemen stok ritel bekerja berbasis pemindaian kode produk.
Bagi pelaku usaha, kepemilikan barcode juga mempermudah pencatatan penjualan dan pengelolaan stok secara mandiri. Sementara bagi konsumen, keberadaan barcode menambah lapisan kepercayaan karena produk dapat diidentifikasi secara jelas saat transaksi.

Dukungan GS1 Indonesia dalam program ini menjadi krusial karena lembaga tersebut merupakan otoritas standar barcode global. Dengan fasilitasi dari GS1 Indonesia, UMKM peserta tidak hanya mendapatkan kode barcode, tetapi juga memastikan bahwa kode tersebut sesuai standar internasional yang berlaku di jaringan ritel.
Konteks perdagangan global juga menjadi latar program ini. Dalam forum G20 Trade and Investment Working Group (TMM), Mendag Budi Santoso menyuarakan pentingnya memperkuat kerja sama dagang Indonesia dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Rusia. Baca liputannya di Perkuat Dagang RI.
Pada forum yang sama, Mendag juga menegaskan penolakan terhadap penggunaan pangan sebagai alat tekanan geopolitik. Sikap ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendorong perdagangan pangan yang adil dan terbuka. Simak selengkapnya di Tolak Pangan Geopolitik.

Dalam acara Kick Off tersebut, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri Dewi Rokhayati; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat N.M. Kusuma Dewi.

Kehadiran jajaran eselon satu Kemendag dalam pembukaan program ini menandakan bahwa fasilitasi sertifikasi barcode diposisikan sebagai agenda prioritas, bukan sekadar program pendampingan teknis. Program ini menyasar dua sektor yang dinilai memiliki pertumbuhan pesat di pasar domestik, yaitu pangan kemasan dan produk kecantikan.
Dengan menyasar 100 UMKM di wilayah Jabodetabek, program ini menjadi uji awal sebelum berpotensi diperluas ke wilayah lain. Keberhasilan program akan terukur dari jumlah UMKM peserta yang berhasil masuk ke jaringan ritel modern dan memperluas jangkauan distribusi produknya.
Kemendag menempatkan sertifikasi barcode sebagai bagian dari rantai panjang penguatan UMKM, mulai dari desain kemasan, branding, hingga kesiapan administratif untuk ritel. Bagi pelaku usaha pangan kemasan dan beauty care, program ini menjadi pintu masuk untuk menyesuaikan produk dengan standar yang diminta jaringan ritel modern.

Bagi konsumen, langkah ini berpotensi memperluas pilihan produk UMKM berkualitas di rak ritel modern. Bagi pelaku usaha, sertifikasi barcode menjadi syarat teknis yang membuka akses ke pasar yang lebih luas, sekaligus menandai kesiapan produk bersaing di tingkat nasional maupun global.























