Padasuka.tv – Diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis, dan Prabowonomics” di Jakarta pada 2 Oktober 2026 menghasilkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prof. Chandra Wijaya menilai pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemajuan industrialisasi, komoditas, serta peran negara, dan menggunakan istilah Prabowonomics sebagai kerangka analisis untuk menyusun kedaulatan sumber daya alam, industrialisasi, peran negara, dan pemerataan.
Dalam paparannya, Chandra menyoroti bahwa kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia yang melimpah tidak otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tanpa peningkatan keterampilan, kemajuan teknologi, dan perubahan pola pikir, ia menilai industrialisasi Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Ekonom Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan Ekonom Poltak Hotradero. Keduanya menyoroti persoalan struktural yang membuat industri dalam negeri belum mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan.
Tujuh Rekomendasi Kebijakan Prabowonomics
Chandra merumuskan tujuh langkah kebijakan yang ia nilai perlu ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Rekomendasi pertama adalah menyatukan peta jalan industri, perdagangan, dan investasi agar arah kebijakan berjalan seiring.
Kedua, rekonsiliasi data transaksi mulai dari kontrak hingga pembayaran. Ketiga, membuka metodologi harga wajar dengan penyesuaian mutu, logistik, dan kontrak. Keempat, membangun bursa secara bertahap sesuai kesiapan komoditas dan peserta.
Kelima, menjaga kepastian dan keadilan melalui kontrak yang jelas serta proses keberatan yang adil. “Keenam, perluas manfaat lokal mulai keterampilan, pemasok lokal dan usaha kecil dan ketujuh ukur manfaat lebih yakni bedakan potensi, hasil verifikasi dan realisasi,” tutur Chandra.
Ia menegaskan kedaulatan ekonomi harus menghasilkan kemampuan industri dan perdagangan yang dapat dipercaya serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. “Keberhasilan kebijakan komoditas perlu terlihat pada nilai tambah yang tercipta, kewajiban yang dipenuhi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Chandra.
Baca Juga:
Industri Tumbuh 4,5 Persen, Target 6 Persen Dinilai Berat
Prof. Dr. Didik J. Rachbini menegaskan industri tanah air saat ini hanya tumbuh di angka 4,5 persen. Menurutnya, dengan laju industri sebesar itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit melampaui angka 5 persen.
“Saya berharap kalau bisa mencapai pertumbuhan (ekonomi) 6%, industrinya 9% baru itu bisa. Kalau 4,5% tidak bisa,” ujarnya. Pernyataan itu menempatkan sektor manufaktur sebagai penentu utama apakah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai atau tidak.
Senada dengan Didik, Ekonom Poltak Hotradero menilai Indonesia harus menempuh cara berbeda dalam pengolahan sumber daya alam. Selain sumber daya manusia yang berkualitas dan kemajuan teknologi, ia menyebut perlunya nilai tambah yang mampu memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
“Pengolahan SDA butuh SDM yang berkualitas. Untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan maka perlu serius mengembangkan potensi SDA ke tingkat lebih lanjut yakni nilai tambah,” tukas Poltak.
Poltak menegaskan pengelolaan sumber daya alam dan bursa komoditas strategis harus dilakukan dengan pendekatan baru yang berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak otomatis membawa kemakmuran bagi masyarakat jika tidak diolah secara tepat.
“Kita perlu mindset yang berbeda. Kalau kita ingin hasil berbeda, maka mindset kita, cara berpikir kita harus berbeda. Mudah-mudahan perbedaan yang positif itu yang membawa kemakmuran bagi kita,” tambahnya.
Isu pengembangan sumber daya manusia berkualitas sejalan dengan pembahasan di sektor pendidikan. Wamen Stella sebelumnya menyatakan Pendidikan Tinggi Wajib menghasilkan talenta yang mampu menjawab kebutuhan industri, termasuk di ranah kecerdasan buatan.
Sementara itu, respons terhadap teknologi baru juga menjadi perhatian lembaga keuangan. DSN-MUI dan LPS membahas kripto hingga AI dalam rapat pleno 2026, menandakan adaptasi kebijakan terhadap perubahan teknologi yang berlangsung cepat.
Dari sisi fiskal, arah belanja negara turut menentukan ruang gerak industrialisasi. Pemerintah melalui RAPBN 2027 menetapkan belanja Rp4.100 triliun, angka yang menjadi acuan seberapa besar dukungan negara terhadap sektor produktif.
Chandra menutup paparannya dengan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan komoditas harus terukur. Nilai tambah yang tercipta, kewajiban yang dipenuhi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator yang ia nilai paling relevan untuk menilai arah kebijakan tersebut.
Ketujuh rekomendasi yang diusulkan dalam diskusi ini kini menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan. Pertanyaannya, apakah kerangka Prabowonomics akan diterjemahkan menjadi kebijakan operasional, atau tetap berhenti sebagai gagasan dalam forum diskusi.
[ META_DESCRIPTION]
Diskusi Prabowonomics di Jakarta menghasilkan tujuh rekomendasi kebijakan industrialisasi. Industri tumbuh 4,5 persen, target ekonomi 6 persen dinilai berat.
