Padasuka.tv – Ekonom senior Burhanuddin Abdullah menilai Indonesia membutuhkan cara-cara baru dalam pembangunan ekonomi untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen. Penilaian itu disampaikan Burhanuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis & Prabowonomics” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Burhanuddin, target pertumbuhan 8 persen bukan sesuatu yang mustahil selama pemerintah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Ia menegaskan dua faktor itu sebagai kunci paling pokok untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan yang berbeda dari pola historis sekitar 5 persen.
“Cara kita memang harus berbeda. Kalau caranya sama seperti yang lalu, pertumbuhan kita tetap 5 persen. Kunci paling pokok mewujudkan itu cuma dua, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” kata Burhanuddin dalam paparannya.
Produktivitas dan Efisiensi Jadi Kunci
Burhanuddin menekankan Indonesia tidak bisa menggunakan pendekatan pembangunan yang sama dengan masa lalu jika ingin menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Ia mengutip ungkapan populer yang dikaitkan dengan Albert Einstein mengenai pentingnya mengubah cara berpikir ketika ingin memperoleh hasil yang berbeda.
“Kegilaan itu adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi kita ingin hasil yang berbeda,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan upaya mengubah pendekatan pembangunan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Burhanuddin menyebut apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo sudah sangat banyak yang berbeda. Menurutnya, pembangunan ke depan akan dilakukan dengan cara yang berbeda dari kebiasaan lama.
Burhanuddin menegaskan, perubahan cara pembangunan bukan berarti mengubah tujuan akhir pembangunan nasional. Tujuan yang hendak dicapai tetap sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam konteks fiskal, arah belanja negara menjadi salah satu penopang utama upaya tersebut. DPR baru saja mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106 triliun dan asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Kualitas SDM dan Target Keluar dari Middle Income Trap
Burhanuddin menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama untuk menggerakkan pembangunan dan peradaban. Ia mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan jumlah masyarakat berpendidikan dan berkapasitas tinggi.
“Kita sering mengatakan Indonesia ini banyak orang pintar. Sebetulnya sedikit sekali. Paling 7 persen kalau semua sarjana itu dianggap orang pintar,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, untuk menciptakan perubahan besar dalam peradaban, budaya, dan pemikiran, dibutuhkan proporsi masyarakat berkapasitas tinggi yang jauh lebih besar. Ia menyebut angka sekitar 20 persen sebagai salah satu ukuran yang diperlukan untuk menciptakan critical mass yang mampu menggerakkan perubahan.
“Untuk satu critical mass untuk menggerakkan peradaban, budaya dan pikiran diperlukan paling tidak 20 persen orang pintar. Kita baru 7 persen dalam 70 tahun,” ujarnya.
Burhanuddin melihat pembangunan sektor pendidikan yang tengah didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mengejar ketertinggalan tersebut. Menurutnya, berbagai program pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan memiliki keterkaitan dengan visi Indonesia Emas dan Astacita.
“Sekarang Presiden sangat semangat dan visioner untuk membuat sekolah macam-macam karena ingin mengejar orang pintar tadi. Situasi itulah yang kemudian memunculkan Indonesia Emas dan Astacita. Intinya, kita ingin lebih cepat karena kita sudah sangat lambat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan perhitungan yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai target pertumbuhan ekonomi dan keluarnya Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Menurut Burhanuddin, dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun, Indonesia diproyeksikan keluar dari middle income trap pada 2041. Sementara jika pertumbuhan mencapai 7 persen per tahun, target tersebut dapat dicapai lebih cepat pada 2038.
Namun, target tersebut kemudian didorong lebih tinggi menjadi 8 persen. Burhanuddin menilai target itu tetap memungkinkan dicapai Indonesia, dengan catatan terdapat perubahan mendasar dalam cara pembangunan ekonomi dilakukan.
“Presiden bilang target 8 persen, lebih cepat lagi. Apa mungkin? Sangat mungkin bisa mencapai 8 persen. Kita pernah tumbuh 8 persen, bukan hanya sekali, tapi lima kali di zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa?” ujarnya.
Dari sisi sumber daya manusia di layanan publik, pemerintah juga menyiapkan dukungan fiskal bagi tenaga pendidik dan kesehatan. Gaji guru dan nakes PPPK ditanggung APBN 2027 dengan alokasi Rp23 Triliun, sebuah langkah yang bersinggungan langsung dengan agenda peningkatan kapasitas SDM yang disorot Burhanuddin.
Baca Juga:
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, pengamat ekonomi Didik J. Rachbini, pengamat ekonomi dan teknologi Poltak Hotradero, serta Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya. Kehadiran sejumlah nama itu menempatkan persoalan industrialisasi dan strategi ekonomi dalam satu forum yang sama dengan pembahasan target pertumbuhan.
Burhanuddin menutup paparannya dengan penegasan bahwa perubahan cara pembangunan bukan berarti mengubah tujuan akhir. Menurutnya, tujuan yang hendak dicapai tetap sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, perdebatan yang tersisa bukan pada arah akhir, melainkan pada metode dan kecepatan eksekusi.
Bagi pelaku usaha, sinyal yang muncul dari diskusi ini adalah kebutuhan menyesuaikan strategi dengan kebijakan yang bergerak ke arah produktivitas dan efisiensi. Sejumlah langkah lain di sektor riil juga terus berjalan, termasuk penguatan konektivitas digital melalui InfraNexia yang mengelola 112.000 km fiber optik, serta upaya diplomasi dagang untuk memperluas pasar ekspor di forum G20 TMM.
Pertanyaannya kini terletak pada eksekusi. Target 8 persen menuntut konsistensi kebijakan, kualitas birokrasi, dan kapasitas SDM yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini. Tanpa perubahan mendasar pada tiga hal itu, angka 8 persen berisiko berhenti sebagai target di atas kertas, bukan capaian riil dalam perhitungan ekonomi nasional.
