Padasuka.tv – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (06/10/2026). Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan total penerimaan negara yang dihimpun mencapai Rp13.241.335.681.910,13.
Dalam laporan yang sama, Satgas PKH mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai yang dihitung hampir Rp400 triliun. Presiden menyebut angka itu sebagai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dari praktik penguasaan ilegal. “Kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga Oktober 2026, Satgas PKH mencatat penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare. Pada tahap kedelapan ini, lahan seluas 259.230,73 hektare diserahkan kembali kepada kementerian/lembaga terkait.
Penerimaan Negara dan Capaian Dua Tahun
Penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Sementara penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.
Presiden menyebut pelaksanaan tahap kedelapan ini telah menghasilkan penyerahan penerimaan negara dengan nilai sekitar Rp52 triliun secara kumulatif. “Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai capaian Satgas PKH menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan alam dan menegakkan hukum. “Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Pemerintah menyatakan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kekayaan negara. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan yang sebelumnya dibahas dalam optimalisasi aset BUMN dan perluasan kemitraan dengan pihak swasta.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah menertibkan tambang ilegal, khususnya praktik penyelundupan timah di Pulau Bangka. Menurutnya, penertiban tersebut berdampak langsung pada kinerja PT Timah. “PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara. Ia turut menyoroti upaya Bea Cukai membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ancaman, Intimidasi, dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Presiden mengakui tantangan yang dihadapi Satgas PKH tidak ringan. Ia menyebut upaya penertiban selalu menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang menikmati kecurangan. “Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengungkap adanya ancaman dan intimidasi terhadap sejumlah anggota satgas, termasuk keluarga mereka. Meski demikian, ia menyatakan pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan. “Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tegasnya.
Presiden menyebut upaya perbaikan institusi akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif, termasuk kepada pejabat negara yang masih menghadapi tantangan penyuapan. Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan negara memperbaiki tata kelola. “Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tandas Prabowo.
Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel berprestasi. “Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tegasnya. Arahan serupa soal pemberian tanda kehormatan kepada insan yang berjasa pernah mencuat dalam penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana bagi sejumlah insan PLN.
Presiden menegaskan besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan. Ia mencontohkan pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. “400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, dana yang berhasil diselamatkan juga membuka ruang fiskal lebih besar, termasuk untuk kenaikan gaji aparatur negara. “Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar,” ucapnya. Komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur publik ini sejalan dengan prioritas yang juga disorot dalam upaya rehabilitasi infrastruktur pesantren.
Pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara bukan sekadar penyelamatan aset jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menjaga kekayaan bangsa bagi generasi mendatang. Seluruh rangkaian penyerahan tahap kedelapan ini menjadi penanda berlanjutnya agenda tata kelola kekayaan negara pada tahun 2026.
