Padasuka.tv – Pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk merombak wajah layanan kesehatan nasional selama tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029. Langkah strategis berbasis pencegahan (preventif) ini mencakup renovasi 8.001 puskesmas, pembangunan 1.988 puskesmas baru, serta pembenahan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia.
Rencana besar tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, saat meresmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat, Bali, Selasa (6/10). Menurutnya, pembangunan puskesmas baru difokuskan untuk memecah beban pelayanan di wilayah berkepadatan tinggi.
Wamenkes Benny menekankan bahwa UPTD Puskesmas III Denpasar Barat yang berkonsep Ramah Ibu dan Anak menjadi salah satu model percontohan nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. “Selain pelayanan umum, puskesmas ini memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang sangat vital dalam mencegah risiko kematian ibu dan anak. Ke depan, fokus belanja kesehatan harus bergeser dari pengobatan di rumah sakit menuju pencegahan di fasilitas primer,” ujar Wamenkes Benny.
Sebagai bagian dari program pembenahan nasional, mulai 2027 Kemenkes memprioritaskan pembenahan infrastruktur terparah, termasuk penambahan unit X-ray mobile di seluruh puskesmas. Khusus di Bali, sebanyak 119 puskesmas akan direnovasi, 4 puskesmas rusak berat dibangun ulang, dan 7 puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 jiwa akan dipecah.
Kesiapan SDM Jadi Catatan Kritis
Wamenkes Benny menggarisbawahi pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk mengimbangi modernisasi fasilitas medis. “Membeli alat kesehatan bisa cepat, tetapi mencetak tenaga medis seperti radiografer dan dokter spesialis membutuhkan proses. Pengadaan alat dan penyiapan SDM harus berjalan seiring sejalan agar pelayanan prima terwujud,” tegasnya.
Pernyataan itu menyiratkan satu hal: percepatan infrastruktur tanpa diikuti suplai tenaga medis berisiko menyisakan gedung megah tanpa tangan yang mengoperasikannya. Pemerintah tampaknya menyadari celah klasik ini, meski belum ada rincian target jumlah tenaga medis yang akan dicetak dalam periode 2027–2029.
Di tingkat daerah, UPTD Puskesmas III Denpasar Barat menjadi bentuk nyata transformasi kawasan yang dulunya bekas pasar loak dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi fasilitas kesehatan inklusif. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan puskesmas ini beroperasi 24 jam dengan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta layanan terpadu bersama Disdukcapil untuk penertiban akta lahir bayi secara langsung.
“Kami ingin memastikan setiap ibu dan anak mendapat pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah tanpa diskriminasi,” kata Arya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menambahkan bahwa puskesmas ini telah terintegrasi penuh dengan BPJS Kesehatan dan dilengkapi layanan gawat darurat Damakesmas (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat) 24 jam guna menopang pemerataan jangkauan kesehatan di Bali.
Baca Juga:
Dampak dan Konteks Kebijakan
Angka yang dipaparkan Kemenkes memberi gambaran skala intervensi: 8.001 puskesmas direnovasi, 1.988 unit baru dibangun, dan 441 RSUD dibenahi dalam rentang tiga tahun. Jika dijumlahkan, lebih dari 10.000 titik fasilitas kesehatan primer dan rujukan akan tersentuh program ini.
Pendekatan preventif yang digaungkan Wamenkes Benny sejalan dengan arah kebijakan kesehatan yang menempatkan puskesmas sebagai garda terdepan, bukan sekadar pelengkap rumah sakit. Pergeseran fokus belanja dari pengobatan kuratif ke pencegahan di fasilitas primer menjadi inti narasi tersebut.
Namun, kebijakan ini juga menuntut koordinasi lintas sektor. Penambahan unit X-ray mobile, misalnya, memerlukan radiografer terlatih, pemeliharaan alat, dan alur rujukan yang jelas. Tanpa itu, alat mahal berisiko menganggur.
Program pembenahan ini juga bersinggungan dengan agenda lain pemerintah di sektor kesehatan dan sosial. Di jalur berbeda, Badan Gizi Nasional tengah menjalankan program makan bergizi yang menyasar puluhan juta siswa dan pelaku UMKM. Kebijakan itu ditegaskan lewat pernyataan MBG Berlanjut yang menyebut 43 juta siswa dan UMKM sebagai bukti implementasi. Selain itu, ada pula insentif Insentif SPPG senilai Rp2.000 per porsi yang mulai berlaku 5 Oktober.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong ekspor dan pemulihan layanan publik pascabencana. Upaya Ekspor ke Inggris dan pemulihan pembelajaran lewat fasilitas digital di Manggarai menunjukkan bahwa anggaran negara bergerak di banyak front sekaligus.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email resmi Kemenkes. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, ST, MKM, tercatat sebagai penanggung jawab informasi.
Yang belum terjawab hingga kini: rincian alokasi per provinsi, mekanisme pengawasan proyek, dan tenggat pasti penyelesaian tiap tahap. Publik dan pelaku industri kesehatan layak menunggu dokumen resmi lanjutan sebelum menyimpulkan apakah janji renovasi ini akan berujung pada layanan yang benar-benar berubah.
[ META_DESCRIPTION]
Pemerintah anggarkan ratusan triliun untuk renovasi 8.001 puskesmas, bangun 1.988 unit baru, dan benahi 441 RSUD mulai 2027 hingga 2029.
