Padasuka.tv – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bertolak ke Amerika Serikat pada Senin malam, 28 September 2026, untuk menghadiri Pertemuan Para Menteri G20 (G20 Trade Ministers’ Meeting/TMM) yang berlangsung 30 September–1 Oktober 2026 di Milwaukee, Wisconsin.
Agenda utama kehadiran Mendag Busan adalah menyuarakan kepentingan perdagangan nasional dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka, dan berbasis aturan. Forum G20 TMM kali ini menjadi ruang strategis bagi para menteri perdagangan anggota G20 untuk membahas agenda prioritas perdagangan di bawah Presidensi G20 AS pada 2026.
“Partisipasi Indonesia dalam G20 TMM adalah momentum untuk menyuarakan kepentingan perdagangan nasional. Selain itu, Indonesia terus menyuarakan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka, dan berbasis aturan. Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan setiap inisiatif G20 sejalan dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” ujar Mendag Busan.
Dalam forum tersebut, Mendag Busan diagendakan menyampaikan pandangan Indonesia pada empat sesi pertemuan. Keempat agenda itu mencakup penggunaan pangan sebagai senjata melalui tindakan perdagangan koersif (weaponization of food through coercive trade action), kelebihan kapasitas dan produksi struktural (structural excess capacity and production), prinsip Most Favored Nation (MFN), serta penghapusan kerja paksa dalam rantai pasok global (eliminating forced labor in global supply chains).
Mendag Busan menegaskan bahwa kesepakatan di forum G20 ikut menentukan aturan main perdagangan global dan berpengaruh langsung terhadap ekspor produk Indonesia. “Kesepakatan di forum G20 ikut menentukan aturan main perdagangan global dan turut berpengaruh terhadap ekspor produk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia hadir dan bersuara untuk memastikan setiap komitmen yang disepakati tetap adil, sejalan dengan ketentuan WTO, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha Indonesia untuk terus memperluas pasar ekspor,” tegasnya.
Agenda Bilateral dan Pertemuan B20
Di sela-sela rangkaian G20 TMM, Mendag Busan dijadwalkan bertemu dengan komunitas Business 20 (B20) di bawah naungan Kamar Dagang AS. Selain itu, ia diagendakan menghadiri sejumlah pertemuan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra dagang.
Mendag Busan juga akan bertemu dengan Konsul Jenderal RI di Chicago untuk membahas penguatan promosi dan akses pasar produk Indonesia di AS. Langkah ini sejalan dengan upaya perluasan pasar ekspor yang sebelumnya juga dibahas dalam forum Peluang Pasar Haji di Arab Saudi.
Baca Juga:
Partisipasi Indonesia dalam forum multilateral ini juga mencerminkan posisi strategis negara dalam rantai pasok global. Sejumlah sektor domestik, termasuk pengembangan instrumen ekonomi syariah seperti Bayt Coin, turut bergantung pada kepastian aturan perdagangan internasional.
Presidensi G20 AS dan Konteks Global
Presidensi G20 AS pada 2026 mengusung tema “Unleashing Economic Prosperity by Limiting the Burdens of Regulations, Unlocking Affordable Energy Options, and Pioneering New Tech and Innovation”. Pada jalur perdagangan, Presidensi AS telah menyelenggarakan rangkaian pertemuan Kelompok Kerja Perdagangan (Trade Working Group/TWG) sejak Januari 2026 untuk membahas empat agenda prioritas yang akan dibahas di tingkat menteri dalam G20 TMM.
G20 merupakan forum kerja sama ekonomi internasional yang terdiri atas negara-negara maju dan berkembang. G20 beranggotakan 19 negara, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan AS. Sementara itu, terdapat dua organisasi regional anggota G20, yaitu Uni Eropa dan Uni Afrika.
Secara kolektif, G20 mewakili sekitar 88,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75,9 persen perdagangan barang global, serta 78,7 persen populasi dunia. Indonesia pernah mengemban Presidensi G20 pada 2022 dengan puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali pada 15–16 November 2022.
Isu-isu yang diangkat dalam G20 TMM 2026, mulai dari penghapusan kerja paksa hingga prinsip MFN, menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam negeri. Kebutuhan akan talenta yang mampu mengevaluasi teknologi dan kebijakan global menjadi relevan, sebagaimana disorot dalam pernyataan Talenta Evaluator AI yang menekankan peran pendidikan tinggi.
Selain itu, kepastian regulasi domestik menjadi prasyarat agar komitmen internasional dapat dijalankan secara konsisten. Pengawasan terhadap standar produk, termasuk aspek halal, menjadi contoh bagaimana ketepatan regulasi diuji, seperti yang diingatkan dalam isu Ketepatan Halal yang menekankan pentingnya akurasi di atas kecepatan.
Dengan kehadiran di G20 TMM, Indonesia memposisikan diri sebagai bagian aktif dari pembentukan aturan main perdagangan global. Hasil dari forum ini akan menentukan arah kebijakan ekspor dan kepastian usaha bagi pelaku dagang Indonesia ke depan.
