Padasuka.tv – PT Telkom Akses (Telkom Akses), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, menggelar audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di Kantor Gubernur Banten, Serang, pada Selasa (22/9). Pertemuan tersebut membahas penguatan infrastruktur telekomunikasi, penataan jaringan utilitas, serta peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri dalam mewujudkan konektivitas digital yang andal, aman, dan tertata di wilayah Banten.
Rombongan Telkom Akses dipimpin Komisaris Independen Ricky HS Tamba, Direktur Utama Irphan Wijaya, dan Direktur Operasi Ambari. Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai kondisi, kebutuhan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Banten, termasuk penataan jaringan utilitas yang dinilai perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Isu utama yang mengemuka adalah keteraturan dan keamanan ruang publik. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur akses telekomunikasi tidak hanya berorientasi pada penguatan jaringan, tetapi juga mesti memperhatikan aspek tata kota. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan penyelenggara jaringan disebut menjadi kunci agar pengembangan infrastruktur digital berjalan selaras dengan kebutuhan wilayah.

Penataan Kabel dan Roadmap SJUT
Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penataan kabel secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Menurutnya, penataan tersebut membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan karena infrastruktur kabel di wilayah Banten digunakan oleh berbagai penyelenggara jaringan.
Andra juga mendorong penyusunan roadmap penataan Sistem Jaringan Utilitas Terintegrasi (SJUT) yang dapat diterapkan secara selaras di tingkat kabupaten dan kota. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan penataan tidak berhenti di level provinsi, tetapi konsisten hingga wilayah administrasi di bawahnya.
Implementasi penataan jaringan secara terintegrasi sebelumnya telah dilakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Di kawasan itu, berbagai jaringan utilitas ditempatkan dalam satu sistem pengelolaan, menjadi contoh bagaimana infrastruktur dapat ditata tanpa mengorbankan fungsi layanan.
Baca Juga:
Direktur Utama Telkom Akses Irphan Wijaya menyatakan kesiapan perusahaan mengikuti arahan dan dukungan Pemprov Banten. Ia menegaskan Telkom Akses akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta penyelenggara jaringan lainnya.
“Kami mengapresiasi arahan dan dukungan Pemprov Banten. Telkom Akses siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta penyelenggara jaringan lainnya agar setiap pekerjaan di lapangan berjalan tertib, sesuai kebijakan daerah, dan tetap menjaga keandalan layanan bagi masyarakat,” ujar Irphan.
Penataan jaringan juga dipandang sebagai langkah meningkatkan efektivitas operasional. Infrastruktur yang tertata mendukung keamanan dan kerapian ruang publik, sekaligus memudahkan petugas melakukan pemeliharaan maupun penanganan gangguan jaringan. Dengan begitu, pengelolaan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif tanpa mengesampingkan keandalan layanan kepada masyarakat.

Sinergi Pemerintah dan Industri
Hubungan dan koordinasi yang dibangun melalui audiensi ini diharapkan menciptakan keselarasan antara kebutuhan pembangunan daerah dan pengembangan infrastruktur akses telekomunikasi. Pertemuan itu juga membuka ruang kolaborasi yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banten.
Melalui sinergi bersama Pemprov Banten dan TelkomGroup, Telkom Akses berkomitmen memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang andal dan tertata guna mendukung konektivitas digital serta kemajuan daerah secara berkelanjutan. Komitmen tersebut sejalan dengan kebutuhan penataan ruang publik yang semakin menuntut keteraturan jaringan di kawasan padat aktivitas.
Langkah penataan infrastruktur digital ini menjadi bagian dari peta besar pembangunan daerah. Sejumlah proyek strategis nasional lain juga tengah berjalan, seperti yang tergambar dalam UU Reforma Agraria dan pengembangan sektor industri manufaktur melalui pabrik di Bekasi. Di sisi lain, kebijakan restrukturisasi mesin menunjukkan pemerintah mendorong modernisasi sektor produksi.
Konfigurasi jaringan utilitas yang tertata menjadi prasyarat bagi daerah yang ingin menarik investasi dan mempercepat transformasi digital. Tanpa penataan, pertumbuhan jaringan berisiko menimbulkan kekacauan visual dan menyulitkan pemeliharaan. Karena itu, roadmap SJUT yang dibahas dalam audiensi ini menjadi rujukan penting bagi kabupaten dan kota di Banten.
Telkom Akses menutup pertemuan dengan penegasan komitmen untuk terus berkoordinasi lintas instansi. Dukungan Pemprov Banten diharapkan mempercepat realisasi penataan jaringan yang tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga menjaga ketertiban ruang publik di seluruh wilayah provinsi.























