Padasuka.tv – Ekonom Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menyoroti kerentanan masyarakat kelas menengah bawah di tengah kenaikan harga pangan, penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Pernyataan itu disampaikan Teguh kepada NU Online pada Rabu (23/9/2026), merespons kondisi ekonomi yang dinilai kian menekan kelompok tersebut.
Menurut Teguh, masyarakat Indonesia secara umum sangat rentan terhadap berbagai guncangan, mulai dari persoalan kesehatan, kematian pencari nafkah utama, kehilangan pekerjaan, hingga kenaikan harga pangan. “Kejadian-kejadian tersebut dapat dengan mudah membuat masyarakat jatuh miskin,” katanya kepada NU Online pada Rabu (23/9/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga pangan memberikan tekanan besar terhadap kesejahteraan kelompok menengah bawah karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan primer. “Besar dari belanja mereka untuk kebutuhan pangan dan bahan pokok lainnya,” ujarnya.
PHK dan Sempitnya Lapangan Kerja
Teguh menegaskan bahwa PHK juga menjadi persoalan serius bagi rumah tangga di Indonesia. Sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah, dinilai tidak memiliki tabungan yang cukup untuk bertahan hidup ketika kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, Teguh menilai sempitnya kesempatan kerja dan tingginya persaingan membuat masyarakat yang terkena PHK kesulitan kembali mendapatkan pekerjaan di sektor formal. “Sehingga memaksa mereka bekerja apa saja di sektor informal untuk bertahan hidup,” katanya.
Ia menyebut kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah bawah, khususnya kelompok 40-70 persen. Kelompok tersebut dinilai tidak banyak memperoleh perlindungan sosial dari pemerintah karena tidak termasuk penerima bantuan sosial. Sementara kelompok 40 persen terbawah banyak menerima berbagai bantuan sosial.
Kondisi tersebut, jelas Teguh, membuat kelompok menengah bawah menjadi rentan ketika menghadapi guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Persoalan daya beli ini juga bersinggungan dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan gizi, seperti yang dijalankan melalui program MBG Gizi Nasional.
Baca Juga:
Tabungan Menyusut, Kredit Memburuk
Teguh membeberkan sejumlah indikator yang menunjukkan pemburukan kondisi ekonomi kelompok menengah. “Salah satu dari indikatornya adalah penurunan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta dari 1,8 juta tahun 2024 dan menyusut menjadi Rp1,7 juta rekening tahun 2026,” jelasnya.
Selain itu, Teguh menyatakan bahwa kondisi kredit masyarakat kelas menengah juga dinilai menunjukkan pemburukan. “Data OJK mengenai NPL (Non performing loan) atau wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,62 persen pada April 2026, mengalami kenaikan dari 4,26 persen,” terangnya.
Dua indikator itu, menurut Teguh, memperkuat gambaran bahwa tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan lewat kenaikan harga pangan dan gelombang PHK, tetapi juga tercermin pada menipisnya bantalan keuangan rumah tangga dan meningkatnya risiko gagal bayar. Bagi kelompok menengah bawah yang tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, ruang untuk bertahan saat guncangan datang menjadi jauh lebih sempit.
Dalam konteks yang lebih luas, sorotan terhadap kerentanan kelas menengah bawah ini muncul bersamaan dengan sejumlah agenda pemerintah di sektor ekonomi, termasuk pengembangan energi dan industri hijau seperti Bioetanol 2 Juta Hektare serta penawaran Energi Hijau untuk pusat data dunia. Sementara itu, inovasi energi skala kecil juga terus bermunculan, salah satunya lewat Generator Mikrohidro hasil riset akademisi.
Data dan pernyataan Teguh menempatkan kelompok 40-70 persen sebagai lapisan yang paling terpapar guncangan, karena berada di antara penerima bantuan sosial dan kelompok atas yang memiliki penyangga keuangan lebih kuat. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, kenaikan harga pangan dan hilangnya pekerjaan formal berpotensi langsung menekan kesejahteraan mereka.
Editor: Muhammad Syakir NF
Penulis: Haekal Attar
