Padasuka.tv – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan strategi Indonesia dalam menghadapi gejolak energi global pada forum G20 Energy Abundance Ministerial Meeting yang berlangsung di Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 14–16 September 2026. Dalam forum tersebut, Yuliot menegaskan bahwa Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasional masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan di tengah gangguan pasokan minyak dunia akibat konflik geopolitik yang meningkatkan risiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi. Kondisi ini memperbesar ketidakpastian pasokan sekaligus menambah tekanan terhadap harga komoditas energi global. Pemerintah Indonesia menilai penguatan ketahanan dan akses energi perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan tiap negara, bukan diseragamkan.
“Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” kata Yuliot pada Selasa (15/9) waktu setempat.
Perkuat Produksi Minyak dan Dorong Diversifikasi Energi
Di sisi pasokan domestik, pemerintah menempuh jalur peningkatan produksi minyak dalam negeri. Data yang dipaparkan Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari. Selisih ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari. Sejalan dengan target itu, pemerintah membuka peluang investasi di 118 wilayah kerja migas dengan skema fiskal yang dinilai menarik bagi investor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.
Di saat yang sama, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan serta pemanfaatan sumber daya dalam negeri sebagai bagian dari diversifikasi energi. Salah satu program andalan adalah B50, yakni penggunaan solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati hingga 50 persen. Program ini diproyeksikan mampu mensubstitusi kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari, menghemat hampir USD10 miliar per tahun, sekaligus membuka peluang bagi lebih dari 2 juta lapangan kerja.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50,” tegas Yuliot.
Baca Juga:
Listrik Tumbuh 5,3 Persen, RUPTL Incar 69,5 Gigawatt
Di sektor ketenagalistrikan, Indonesia memperkirakan permintaan listrik tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Karena itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dengan 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan.
Pengembangan tersebut membutuhkan investasi sekitar USD180 miliar dan membuka sekitar 73 persen kapasitas baru bagi produsen listrik independen. Pemerintah juga mendorong pengembangan 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di sistem utama sekaligus mengurangi penggunaan energi fosil. Meski demikian, batubara masih menjadi penopang utama pasokan listrik nasional saat ini.
“Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha,” ungkap Yuliot.
Dalam forum yang sama, Indonesia menilai pendekatan energi tidak dapat diseragamkan. Setiap negara perlu memiliki ruang untuk memilih teknologi dan sumber energi yang sesuai dengan kondisi lokal, kemampuan masyarakat, serta prioritas pembangunan nasional. Pandangan ini juga berlaku pada isu clean cooking.
“Indonesia menyambut baik pengakuan bahwa tidak ada kesamaan solusi untuk semua (negara) dalam clean cooking. Setiap negara harus dapat memilih teknologi yang mencerminkan kondisi lokal dan keterjangkauan. Kebijakan clean cooking harus tetap netral terhadap teknologi dan didukung oleh mekanisme pembiayaan yang mencerminkan prioritas nasional,” ungkap Yuliot.
Indonesia juga mendorong agar agenda G20 ke depan tetap memberi perhatian pada transisi energi dan energi berkelanjutan. Menurut pemerintah, upaya memenuhi kebutuhan energi saat ini perlu berjalan seiring dengan pembangunan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” jelas Yuliot.
Sebagai catatan, Group of Twenty (G20) merupakan forum kerja sama ekonomi utama dunia yang mewakili mayoritas PDB global dan perdagangan dunia. Pada tahun ini presidensi G20 dipegang Amerika Serikat. Dalam kepemimpinan AS tersebut, sektor energi tergabung dalam Energy Abundance Working Group (EAWG).
Posisi Indonesia di forum itu menempatkan isu ketahanan energi sebagai prioritas diplomasi ekonomi, bukan sekadar agenda teknis. Bagi pasar domestik, arah kebijakan yang dipaparkan Yuliot memberi sinyal bahwa pembukaan wilayah kerja migas, program B50, hingga RUPTL 2025–2034 akan menjadi pijakan investasi sektor energi dalam beberapa tahun ke depan.
Kementerian ESDM juga mencatat sejumlah agenda pendukung di dalam negeri, mulai dari penguatan kepedulian sosial hingga edukasi energi bagi generasi muda. Informasi lanjutan terkait kebijakan energi nasional dapat dipantau melalui kanal resmi kementerian.
[IMG: https://esdm.go.id/assets/imagecache/thumbnailGlobal/arsip-berita-bukan-sekadar-menyalakan-lampu-esdm-ajak-mahasiswa-ugm-menyalakan-ide-untuk-energi-masa-depan-xr2l291.JPG]
