Padasuka.tv – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memaparkan peran Kemenko yang baru dipimpinnya dalam pidato perdana pada Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Ia menyatakan Kemenko akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji moratorium industri setengah jadi, mempercepat transisi energi, serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil sumber daya alam.
Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menjelaskan Kemenko akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat. Tanpa perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan dinilai berisiko tertahan.
“Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita,” ujar Bahlil.
Sinkronisasi itu berpijak pada peta jalan hilirisasi 28 komoditas di empat sektor, yakni mineral, batu bara, dan gas bumi; perikanan; serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Industri tidak hanya dibangun di Jawa, tetapi juga di daerah yang dekat dengan bahan baku sehingga melahirkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
Nikel dan Janji Hilirisasi yang Belum Tuntas
Nikel menjadi contoh utama. Setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan, nilai ekspor melonjak dari USD3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi USD34 miliar pada 2023, dan diperkirakan mencapai USD38-40 miliar pada 2026. Meski begitu, Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena sebagian besar produk smelter belum sampai ke tahap hilir.
Nikel Indonesia kini diolah di smelter dalam negeri, tetapi sebagian besar baru menjadi produk setengah jadi. Produk itu dikirim ke luar negeri, lalu kembali ke Tanah Air sebagai barang jadi. Rantai yang belum tuntas inilah yang ingin diputus melalui Kemenko Hilirisasi.
Dalam konteks hilirisasi, Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan. “Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka,” kata Bahlil.
Baca Juga:
Transisi Energi: Lifting Minyak dan Mandatori E20
Di sisi transisi energi, lifting minyak saat ini berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemerintah menempuh tiga langkah: intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle, serta percepatan proyek yang rencana pengembangannya (POD) telah disetujui, seperti Blok Masela yang kini memasuki tahap groundbreaking.
Implementasi program B50 yang bisa menghentikan impor solar mendorong pemerintah melakukan mandatori etanol 20 persen (E20) pada 2027-2028 dengan tujuan menekan impor bensin. Sementara itu untuk sektor batubara, pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan RKAB.
Bahlil juga menegaskan asas pemerataan dengan memberi ruang bagi pengusaha lokal berskala kecil dan pelaku UMKM. “Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyikapi permintaan ekspor listrik dari negara lain. Bahlil mengingatkan ada kepentingan geopolitik di baliknya sehingga posisi tawar Indonesia harus dijaga. “Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Bahlil menekankan bahwa pembentukan Kemenko dipastikan tidak menambah beban keuangan negara karena seluruh kebutuhan anggaran menggunakan anggaran Kementerian ESDM, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.
Langkah konsolidasi ini menjadi ujian awal bagi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Publik menantikan realisasi moratorium industri setengah jadi, percepatan proyek energi, dan pemerataan manfaat sumber daya alam di daerah. Perkembangan kebijakan lanjutan dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian ESDM.
Bagi pembaca yang mengikuti dinamika kebijakan energi dan industri, isu ini menyambung dengan pembahasan lain seperti Membaca Ulang Islah dan Memaknai Statemen Dasco, yang sama-sama menyoroti arah kebijakan publik.
[ META_DESCRIPTION]
Bahlil Lahadalia memaparkan peran Kemenko Hilirisasi: sinkronkan kebijakan lintas kementerian, kaji moratorium setengah jadi, dan percepat transisi energi.
