Oleh: Yusuf Mars
Di tengah politik yang sering berubah arah seperti angin, PKB tetap berdiri tegak dengan satu kompas yang jelas: membela pesantren dan kaum santri. Sejak lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, partai ini tak pernah melepaskan akar ideologinya. PKB bukan hanya partai politik — ia adalah rumah besar santri, tempat nilai-nilai pesantren dijaga, dirawat, dan diperjuangkan di panggung kekuasaan.
Sudah sejak lama pesantren menjadi jantung kehidupan bangsa. Dari lembaga inilah lahir ulama, pejuang, pendidik, dan tokoh-tokoh yang menyalakan obor kebangsaan. Tapi ironisnya, perhatian negara terhadap pesantren kerap setengah hati. Banyak kebijakan pendidikan tak menyentuh kebutuhan riil pesantren, dan peran besar santri sering tak mendapat pengakuan yang sepadan.
Di sinilah PKB tampil beda. Partai ini tak hanya menjadikan pesantren sebagai jargon politik, tapi memperjuangkannya dengan kebijakan konkret. Kita masih ingat bagaimana PKB mendorong lahirnya UU Pesantren, menetapkan Hari Santri Nasional, dan kini, lewat desakan Gus Jazilul Fawaid, mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) di Kementerian Agama.
“Kalau pemerintah serius dengan penguatan pesantren, Ditjen Pesantren harus segera disahkan,” tegas Gus Jazil — sebuah seruan yang tak sekadar politis, tapi lahir dari kesadaran ideologis.
PKB tahu betul: pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah ruang pembentukan karakter bangsa — tempat nilai kejujuran, kesederhanaan, dan cinta tanah air ditempa setiap hari. Santri bukan hanya belajar kitab kuning, tapi juga belajar menjadi manusia Indonesia yang utuh.
Karena itu, perjuangan PKB bukan soal birokrasi, tapi soal pengakuan dan keadilan. Sudah waktunya pesantren mendapat tempat setara dalam sistem pendidikan nasional — dengan tata kelola, anggaran, dan kebijakan yang berpihak.
Konsistensi PKB terlihat jelas di Senayan. Legislatornya aktif memperjuangkan anggaran afirmatif bagi pesantren, peningkatan kesejahteraan guru ngaji, hingga beasiswa bagi santri. Di tingkat daerah, kader-kader PKB menggerakkan pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial.
PKB membuktikan bahwa politik bisa tetap berpijak pada nilai. Di saat banyak partai menjadikan agama sebagai alat kampanye, PKB menjadikannya napas perjuangan.
PKB tidak memanfaatkan pesantren untuk meraih kekuasaan — PKB hadir untuk memastikan pesantren berdaulat di negeri sendiri.
Karena bagi PKB, membela pesantren bukan pilihan taktis, tapi panggilan sejarah. Ia adalah cara PKB menjaga marwah para kiai, meneruskan perjuangan santri, dan memastikan bahwa semangat Islam Nusantara terus hidup di tengah arus zaman.
Maka ketika Gus Jazil bersuara lantang meminta pemerintah segera membentuk Ditjen Pesantren, sejatinya itu bukan tuntutan politik semata. Itu adalah suara hati pesantren yang selama ini bersabar, bekerja dalam senyap, tapi tetap menjadi fondasi moral bangsa.
Dan PKB — dengan segala keterbatasannya — adalah satu-satunya partai yang tak pernah berhenti berdiri di samping pesantren.
