Jakarta, Padasuka.tv— Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menerapkan rekomendasi Ombudsman RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan muncul setelah puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung Barat, kembali mengalami keracunan massal pada Selasa (14/10/2025).
Dalam sebulan terakhir, tercatat sedikitnya tiga kasus keracunan serupa di wilayah Bandung Barat. Menurut Neng Eem, itu menunjukkan ada persoalan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan program MBG yang wajib diperbaiki demi keselamatan siswa.
“BGN tidak bisa lagi menunda penerapan rekomendasi Ombudsman. Dalam hasil rapid assessment, ditemukan empat potensi maladministrasi — penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakmampuan petugas, dan penyimpangan prosedur. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, kasus keracunan akan terus berulang,” tegas Neng Eem di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurut siaran pers Ombudsman RI, temuan tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, pada 30 September 2025. Ombudsman menyatakan bahwa dari target pelayanan yang besar (program ini menargetkan 82,9 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun di 2025), baru 26,7% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi penuh.
Ombudsman juga merinci delapan masalah utama dalam pelaksanaan MBG, termasuk kesenjangan antara target dan realisasi, frekuensi keracunan massal, konflik kepentingan dalam pemilihan mitra SPPG, mutu bahan baku yang belum sesuai standar Acceptance Quality Limit (AQL), distribusi yang tidak tertib, dan pengawasan yang belum terintegrasi.
Ombudsman DIY dalam pernyataannya juga menyebut bahwa pelaksanaan MBG di lapangan masih “carut-marut”, khususnya dalam aspek distribusi dan koordinasi antarlembaga.
Menanggapi temuan tersebut, Neng Eem menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman untuk evaluasi total dan penghentian sementara SPPG yang terbukti lalai harus segera dijalankan. Pengawasan ketat, sertifikasi keamanan pangan, dan penerapan SOP secara menyeluruh menjadi keharusan agar program MBG tidak kembali menjadi sumber keracunan.
“Evaluasi total terhadap SPPG adalah langkah kunci. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban dari sistem yang lemah. Program MBG harus menjadi solusi gizi, bukan momok kesehatan,” pungkasnya.
