Jakarta — Keputusan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan.
Tommy menilai langkah Menteri Keuangan tersebut tepat dan berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan, proyek komersial seperti Whoosh tidak boleh menjadi beban negara dan seluruh risiko keuangan harus ditanggung oleh badan usaha yang menjalankannya.
“Keputusan Menkeu untuk tidak menggunakan APBN adalah langkah yang bijak dan tegas. Utang proyek ini harus diselesaikan oleh konsorsium atau lembaga pengelola investasi terkait, bukan oleh rakyat melalui APBN,” ujar Tommy di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Legislator asal Jawa Barat itu menjelaskan, proyek kereta cepat Whoosh merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium perusahaan milik negara dan mitra dari Tiongkok melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Karena itu, seluruh tanggung jawab dan risiko finansial menjadi urusan korporasi, bukan pemerintah.
“Kalau proyeknya murni B2B, maka segala risiko bisnis harus ditanggung badan usaha. Jangan sedikit-sedikit minta diselamatkan pakai uang negara,” tegasnya.
Tommy, yang akrab disapa Tomkur, juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga yang memiliki sumber pendanaan dan tata kelola investasi mandiri. Ia menilai Danantara harus mengambil peran penuh dalam penyelesaian utang yang kini mencapai sekitar Rp116 triliun.
“Danantara sudah dibentuk untuk menangani proyek-proyek strategis nasional. Maka semestinya lembaga itu mengoordinasikan penyelesaian utang tanpa mengandalkan APBN,” ujarnya.
Menurutnya, APBN harus difokuskan pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“APBN bukan alat penyelamat bisnis. Kalau sekarang proyek Whoosh diselamatkan, nanti proyek lain bisa menuntut hal serupa. Ini berbahaya bagi disiplin fiskal negara,” tandasnya.
Tommy juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan tata kelola proyek Whoosh agar lebih transparan dan efisien.
“Kereta cepat ini adalah simbol kemajuan, tapi jangan sampai jadi beban jangka panjang bagi negara. Pengelolaan keuangan yang profesional adalah kunci keberlanjutan proyek,” pungkasnya.
